Korupsi tidak hanya menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan politik tetapi juga menyangkut kerusakan dan perusakan standar kehidupan ekonomi, sosial, kultural, dan sebagainya. Apa yang membuat suatu tindakan, praktik, atau kondisi kerusakan dan perusakan disebut korupsi? Mungkin terdengar sederhana, namun pertanyaan ini sentral mengingat hanya jenis tertentu tindakan atau praktik perusakan dipahami sebagai korupsi, sedangkan jenis tindakan atau praktik perusakan lain tidak diartikan sebagai korupsi. Ada banyak cara memahami persoalan itu. Beberapa strategi yang mungkin berguna, diantaranya adalah memahaminya dari soal penetapan hukum tetang korupsi yang wajib menetapkan objek penerapannya dengan presisi rumusan hukum. Itulah keniscayaan yang sekaligus juga kelemahan definisi korupsi dalam lingkungan pelaksanaan kebijakan publik dan juga memahaminya dalam kaitannya dengan manusia khususnya manusia yang korup (homo corruptus).

Namun untuk tujuan kajian serius mengenai korupsi, penetapan hukum itu tidak sanggup menjawab pertanyaan ini : apa yang membuat tindakan/praktik suap, gratifikasi, penggelapan, pemalsuan disebut korupsi dan tidak dapat diterima? Tentu pertanyaan itu dengan mudah dijawab dengan mengasalkan pada otoritas kedaulatan tata-negara Indonesia (sovereignty): otoritas berdaulat negara Indonesia nenetapkan semua itu sebagai korupsi. Tapi cara menjawab itu merupakan cara menjawab dengan menghindari pokok persoalannya yaitu mengapa semuanya itu disebut korupsi dan tidak dapat diterima. Korupsi terjadi karena manusia-manusia yang atas dasar motif-motif tertentu melakukan korupsi. Tanpa manusia-manusia dengan logika dan prilaku koruptif mustahil korupsi dapat terus berkembang dan bertahan bahkan kini semakin merajalela di Indonesia. Dengan demikian, bagi penulis, pokok terpenting dalam mewujudkan strategi anti-korupsi ialah dengan memperhatikan aspek manusia yang melakukan korupsi (homo corruptus) baru kemudian merambah pada instrumen-instrumen hukum yang lebih luas dan kompleks.