Honeste Vivere
Full Lenght Article
PENEGAKAN HUKUM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN KONVENSI PBB TAHUN 1982 TENTANG HUKUM LAUT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
Received 17 December 2024, Published 26 January 2025, Available online 27 March 2025.
Abstract
Law enforcement in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) is carried out in order to secure and exercise sovereign rights to explore and exploit, manage and conserve biological and non-biological natural resources from the seabed and the land below and the water above it and other activities for the economic exploitation of the zone, such as power generation from water, currents and wind. Jurisdiction relating to the manufacture and use of artificial islands, installations and other buildings. Scientific research on marine affairs and the protection and preservation of the marine environment. Law enforcement in Indonesia's EEZ is often constrained by the lack of patrol vessels not proportional to the extent of Indonesia's EEZ. Compared with other ASEAN countries, Indonesia's EEZ area is ranked first, meaning that Indonesia has the largest EEZ, namely 1,577,300 square miles. The extent of Indonesia's EEZ certainly has juridical consequences for securing and enforcing the law (law enforcement).
Keywords
Declarations
Publisher's Note
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
References
Arif Johan Tunggal, Pokok-Pokok Hukum Laut, Penerbit : Havarindo, Jakarta 2010.
Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2016.
Boert Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Cetakan kw-1, Penerbit : P.T. Alumni, Bandung 2005.
Chairul Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Cetakan , Penerbit : Djambatan, Jakarta 1989.
Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung September 2011.
Dhiana Pispitawati, Hukum Laut Internasional, cetakanke-1, Penerbit : Kencana, Cimanggis Deppok, September 2017
Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, cetakan Ke II, Penerbit : PT Citra Adityia Bakti Bandung 2013.
Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Cetakan pertama, Penerbit : Abardin, Bandung 1991.
FX. Adji Samekto, Negara dalam dimensi Hukum Internasional, Cetakan Ke I, Penerbit : PT CITRA Aditya Bakti, Bandung 2009.
Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit : Binacipta, Jakarta 1979
Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan ketiga, Penerbit : P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.
Ida Kurnia, Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif, cetakan 1, Diadit Media, Jakarta Mei 2007.
Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, Jakarta Desember 2015.
I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, cetakan-1, Penerbit : CV Mandar Maju, Bandung 2002.
I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, cetakan ke-II, Penerbit cv Mandar Maju, September 2015.
Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya
bagi Bangsa Indonesia. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2018..
----------Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Menolak Klaim Historis” Nine Dash Line China, Edisi 2. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2020.
Mochtar Kusumaatmadja , Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, P.T Alumni, Bandung 1975. Hukum Laut Internasional, Penerbit ; Binacipta, Bandung
---------- , Bunga Rampai Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, Bandung 1978.
M. Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit : P.T. Fikahati Aneska, Jakarta 2015.
Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2014.
Nunung Mahmuda, Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2015.
Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono SK, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan, cetakan pertama PT Jaya Pirusa, Jakarta, 1983.
Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan keenam, Penerbit : Rajagrafindo Persada. Jakarta 2016.
Syafrinaldi, Pengantar Hukum Laut, Edisi Kedua. Penerbit : Rajawali Pers, Depok 2023..
Victor Situmorang, Sketsa Asas Hukum Laut. Penerbit : PT Bina Aksara, Jakarta 2000.
Viswandoro, Kamus Istilah Hukum, Sumber Rujukan Peristilahan Hukum, cetakan Pertama. Pustaka Yustisa, Yogyakarta 2014.
Copyright and permissions
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Bibliographic Information
Cite this article as:
-
Submitted
17 December 2024 -
Revised
19 December 2024 -
Accepted
Not available -
Published
26 January 2025