Honeste Vivere
Full Lenght Article
TINJAUAN HUKUM ATAS KEWENANGAN KREDITOR MENGAJUKAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
Abstract
: In essence, petition of suspension of debt payment under Indonesian Law (“PKPU) was designed for the achievement of peace between debtor and creditors through homologation. As regulated on Article 222 (3) Indonesian Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment (“UU KPKPU”), competency to submit petition of suspension of debt payment was given not only to debtor but also given to creditors. This provision, however, has loopholes that might be misapplied by creditors who did not seek for peace but merely want to collect the debt, which did not aligned with the main purpose of PKPU. This research aims to provide an in-depth analysis concerning the conformity between creditor’s right to submit petition of PKPU under Article 222 (3) UU KPKPU and peace concept of PKPU.
Keywords
Declarations
Publisher's Note
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
References
Darmadji, Tjiptono (2001), Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional, Grasindo, Jakarta.
Fuady, Munir (2014), Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ginting, Elyta Ras (2018), Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta.
Lontoh, Rudy A. (2001), Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung.
Salim, Peter dan Yani Salim (1991), Kamus Bahasa Indonesia Komtemporer, Modern English Press, Jakarta.
Shim, Jae K. dan Joel G. Siegel (1994), CFO: Tools for Executives, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Shubhan, M. Hadi (2021), Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta.
Peraturan
Indonesia. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004
Internet dan dokumen lainnya
D, Fernando, Diskusi Tukar Pengalaman Dengan Tim Pakar Kepailitan Bank Dunia, BPHNWBG, 2 November 2017.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (2017), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta.
Kontan.co.id, https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat, dikutip pada tanggal 20 Februari 2023.
Notulensi seminar” Wacana Revisi UU No 37 Tahun 2004 Sebagai Upaya Antisipasi Ancaman Pailit Bagi Bangsa Ditengah Instabilisasi Roda Perekonomian Indonesia, yang dilaksanakan Kemenkopolhukam, 8 Oktober 2015.
Copyright and permissions
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Bibliographic Information
Cite this article as:
-
Submitted
23 February 2023 -
Revised
23 February 2023 -
Accepted
Not available -
Published
30 January 2023