Honeste Vivere
Full Lenght Article
PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG TERKENA DENDA GANTI KERUGIAN GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP
Abstract
Several palm oil plantation companies have filed for voluntary bankruptcy through commercial offers to avoid the burden of environmental fines due to environmental lawsuit fines. Instead of paying the fines, the company's assets after being calculated are not enough to pay the fines, let alone the company's operational costs such as mortgage credit, employee wages, and tax payments. As a result, an event of no benefit occurs due to environmental fines for the plantation company. The above events finally encouraged me to write this law by analyzing several regulations, court decisions, legal events that occurred, and of course based on the theory of Radburgh's benefits and continuous development, especially in the field of natural resources and palm oil commodities, especially for palm oil plantation companies that have been subject to environmental fines but their company assets are insufficient and in the end the plantation company filed for voluntary bankruptcy through a commercial permit.
Keywords
Declarations
Publisher's Note
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
References
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria;
Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailtan dan PKPU;
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
Undang Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) yang mengatur Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup;
Surat Keputusan Mahakamah Agung No. 36/2013 tentang Pedoman Pengangan Perkara Perdata Lingkungan Hidup;
Putusan Mahkamah Agung RI No 2145 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 65/PDT.G-LH/2017/PT.JMB jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 139/Pdt.G-LH/PN.Jmbi tentang Gugatan Terhadap PT. Ricky Kurniawan Kertapersada;
Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn tentang Putusan Pailit PT. Ricky Karuniawan Kertapersada;
Putusan Mahkamah Agung No. 1561 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 492/PDT/2017/PT DKI jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel tentang Gugatan terhadap PT. Waringin Agro Jaya;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2196 K/Pdt/2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PDT/2021/PT DKI., tanggal 9 September 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021 tentang Gugatan Terhadap PT. Rambng Agro Jaya;
Buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahakamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019;
Buku
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2002
Jurnal
Journal of Natural Resources and Environmental Management 10(4): 715-724. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.4.715-724 E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl “Implementasi kebijakan dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perkebunan kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara V Provinsi Riau”;
Copyright and permissions
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Bibliographic Information
Cite this article as:
-
Submitted
17 December 2024 -
Revised
20 December 2024 -
Accepted
Not available -
Published
31 January 2025