Honeste Vivere
Full Lenght Article
KEWENANGAN MENGADILI BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAH (Onrechtmatige Overheidsdaad) YANG BERSIFAT KEPERDATAAN
Abstract
In practice, there is indeed a limitation of competence between the State Administrative Court and the General Court within the scope of the Supreme Court of Indonesia (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019). However, the principle of justice prioritises the idea that courts cannot reject submitted applications (ius curia novit), particularly for those seeking justice. The development of judicial competence certainly brings about legal events that require judges to examine cases submitted to them based on applicable law (rechtmatigheid) and legislation (wetmatigheid), regardless of whether the case falls into the category of absolute inter-judicial competence. This is particularly important when legal events involve government agencies and/or officials, while ensuring that the applicant's sense of justice as a justice seeker is not harmed or eliminated.
Keywords
Declarations
Publisher's Note
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
References
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah kembali menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtreglement Voor de Buitengewesten (Rbg);
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad);
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Hasil Rumusan Kamar Perdata Tahun 2019;
Books
Prof. Philipus M. Hadjon et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 2011;
Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994);
Peter Leyland and Terry woods, "Textbook on Administrative law" blackstone press limited, 3rd edition, London, 1999;
Journal
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 523 K/Pdt/2024 tanggal 7 Maret 2024;
Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Stb tanggal 19 Desember 2022;
Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 51/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 19 Desember 2023;
Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Perkara No. 112/Pdt.G/2024/PN. Rap tanggal 5 Februari 2025;
Copyright and permissions
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Bibliographic Information
Cite this article as:
-
Submitted
30 April 2025 -
Revised
10 June 2025 -
Accepted
Not available -
Published
21 July 2025