Honeste Vivere

TAJAM KEBAWAH, TUMPUL KEATAS? WUJUD KEADILAN HUKUM DI INDONESIA

Kenny Prawiro — 2026-01-26

This study examines the inequality in law enforcement in Indonesia, often described as “sharp downward, blunt upward,” which reflects the injustice in implementing the principles of justice, expediency, and legal certainty. The purpose of this research is to illustrate how justice, expediency, and legal certainty are realized in the current practice of law in Indonesia, and to explain how to establish the relationship between das sein (legal reality) and das sollen (the ideal purpose of law). The method used is descriptive juridical research, with analysis of primary and secondary legal materials (legislation, court decisions, and case studies) to map the gap between legal reality and legal ideals. The results show that although legal norms and formal principles are well established, the implementation of substantive justice and expediency is often disrupted by sentencing disparities, political interference, and unequal access to justice. In conclusion, achieving true legal justice requires harmonization between ideal legal norms, public morality, and transparent governance so that the law applies not only to certain groups but to all levels of society.

KONSISTENSI KEBIJAKAN EKONOMI DALAM HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR USAHA DI INDONESIA

Sri Jekan Anggun Bandu — 2026-01-26

In the context of legal policy in Indonesia, consistency in economic policy and public welfare is a major concern in supporting business sector growth. This study explores two main approaches in legal policy: the public welfare approach, which focuses on improving the overall standard of living of the community, and the business sector growth approach, which emphasizes the distribution of opportunities and the protection of individual rights. The methodology used is qualitative with a descriptive-analytical approach, including literature studies, legal document analysis, and data analysis. The results of the study show that although various policies have been implemented to improve public welfare, challenges remain, such as a lack of coordination between institutions and limited budgets. These two approaches complement each other, whereby effective policies must be able to integrate the principles of justice and economic growth. This study concludes that the realization of justice and business sector growth in Indonesia needs to be carried out through efforts to distribute resources evenly and pay attention to disadvantaged groups in society, in order to create more equitable and sustainable welfare.

ABORSI PADA KASUS PEMERKOSAAN ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023

Raden Mas Airell Jordan Hidayat — 2026-01-26

One of the most common violations of law and human rights today is rape. The legalization of abortion in the Health Law is essentially based on a derivative concept aimed at protecting women's reproductive health rights and dignity. Although there are laws that allow abortion under certain conditions—such as in cases where pregnancy is unintended and the woman is a victim of rape, often involving minors—abortion practices in society are still widely regarded as a violation of human rights, as the fetus is also considered to have the right to life. The research problem addressed in this study is: how does Law Number 17 of 2023 on Health regulate abortion in cases of child rape? Abortion performed by child victims may be legally justified based on Article 60 of Law Number 17 of 2023 on Health, although the law does not clearly specify a minimum age limit for undergoing an abortion. While abortion is legally permitted, it must be carried out in accordance with the provisions set forth in existing legislation.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN DALAM TINDAKAN OPERATIF, PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN (TINJAUAN KASUS)

Josua Rio Damanik — 2026-01-31

Penelitian ini membahas tentang pemberian persetujuan dalam tindakan operatif dari perspektif hukum kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada prosedur hukum yang terkait, syarat sahnya persetujuan, serta implikasi hukum apabila prosedur tersebut dilanggar. Dalam konteks praktik medis operatif, persetujuan yang sah dari pasien atau keluarga merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan tindakan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan dasar hukum pemberian persetujuan, syarat dan prosedur sahnya persetujuan, serta pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap tenaga medis dan rumah sakit apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pemberian persetujuan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, etika profesi kedokteran, serta kasus-kasus yang menjadi sorotan publik terkait pelanggaran informed consent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang jelas mengenai prosedur pemberian persetujuan medis, pelanggaran terhadap prosedur tersebut masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Kesimpulannya, penting bagi tenaga medis dan rumah sakit untuk mematuhi prosedur informed consent untuk menghindari konsekuensi hukum yang merugikan dan menjaga hak pasien dalam setiap tindakan medis operatif.

JAMINAN KONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DARI AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Srye Micze Ridua — 2026-01-31

Penelitian ini menganalisis jaminan konstitusi terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Halmahera Timur dalam menghadapi aktivitas pertambangan nikel. Meskipun UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) memberikan pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap Masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, implementasi di lapangan menunjukan ketimpangan yang signifikan. Masyarakat adat di halmahera Timur mengalami kriminalisasi, perampasan tanah ulayat, dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kesenjangan antara jaminan konstitusi dan realitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi pertambangan, khususnya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, belum harmonisasi dengan prinsip-prinsip perlindungan hak masyarakat adat, menciptakan konflik struktural yang merugikan komunitas lokal. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi, penguatan mekanisme perlindungan hukum, dan iomplementasi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap kegiatan pertambangan yang memengaruhi wilayah adat.