GEVANGENEN Jurnal Pemasyarakatan
Full Lenght Article
- KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA SEBAGAI PENYEBAB OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Abstrak
Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Narkotika, terutama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan utama dari tulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dominasi kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta mengukur dampak signifikan penghukuman penjara yang berat dan jangka panjang terhadap masalah overcrowding (kelebihan kapasitas) Lapas di Indonesia dari segi kriminologi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa penekanan pada hukuman penjara bagi seluruh kategori pelaku (terutama pengguna dan pengedar ringan) tanpa diferensiasi yang kuat, serta penerapan hukuman minimum yang tinggi, menjadi pendorong utama overcrowding. Simpulan menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan penghukuman, seperti memaksimalkan rehabilitasi bagi pecandu dan pertimbangan sanksi alternatif non-penjara untuk mengurangi beban kapasitas Lapas.
Abstrak
Artikel ini menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Narkotika, terutama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan utama dari tulisan ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dominasi kasus narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta mengukur dampak signifikan penghukuman penjara yang berat dan jangka panjang terhadap masalah overcrowding (kelebihan kapasitas) Lapas di Indonesia dari segi kriminologi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa penekanan pada hukuman penjara bagi seluruh kategori pelaku (terutama pengguna dan pengedar ringan) tanpa diferensiasi yang kuat, serta penerapan hukuman minimum yang tinggi, menjadi pendorong utama overcrowding. Simpulan menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan penghukuman, seperti memaksimalkan rehabilitasi bagi pecandu dan pertimbangan sanksi alternatif non-penjara untuk mengurangi beban kapasitas Lapas.
Kata Kunci
Declarations
Publisher's Note
Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.
Copyright and permissions
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Bibliographic Information
Cite this article as:
-
Submitted
12 Januari 2026 -
Revised
24 Mei 2026 -
Accepted
Not available -
Published
24 Mei 2026


