Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara juga berlaku bagi seorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim melalui putusan bersalah di pengadilan sebagai terpidana, hak-haknya tetap diakui sebagaimana terdapat pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, berbagai hak-hak yang melekat pada narapidana selama menjalani proses pemasyarakatan tidak boleh diabaikan bahkan dilanggar, untuk menjaga hak-hak narapidana selama menjalani hukuman atau prose pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan, maka negara melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU RI No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada pasal 277 sampai dengan pasal 283 serta surat edaran mahkamah agung no 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim dan pengamat adalah hakim. Dengan demikian, maka hakim adalah penjaga hak-hak narapidana.

Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara juga berlaku bagi seorang yang telah dijatuhi pidana penjara oleh hakim melalui putusan bersalah di pengadilan sebagai terpidana, hak-haknya tetap diakui sebagaimana terdapat pada Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, berbagai hak-hak yang melekat pada narapidana selama menjalani proses pemasyarakatan tidak boleh diabaikan bahkan dilanggar, untuk menjaga hak-hak narapidana selama menjalani hukuman atau prose pemasyarakatan dilembaga pemasyarakatan, maka negara melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU RI No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana pada pasal 277 sampai dengan pasal 283 serta surat edaran mahkamah agung no 7 tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim dan pengamat adalah hakim. Dengan demikian, maka hakim adalah penjaga hak-hak narapidana.