Full Lenght Article
IMPLIKASI KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI OVERCROWING DALAM STRATEGI PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR

Under a Creative Commons license
Open Access

Abstrak

Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni merupakan permasalahan yang berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas, keterbatasan pengawasan, serta tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan overcrowding. Faktor penyebabnya meliputi meningkatnya angka kriminalitas, belum optimalnya program reintegrasi sosial, overstaying, dan keterbatasan kapasitas hunian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak Lapas menerapkan strategi berupa penguatan pengamanan, optimalisasi program pembinaan, peningkatan pengawasan, serta kerja sama lintas sektoral dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan dukungan pemerintah melalui peningkatan kapasitas hunian, penambahan sumber daya manusia, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta penguatan koordinasi lintas sektoral guna menciptakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang lebih efektif di tengah kondisi overcrowding.

Abstrak

Overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni merupakan permasalahan yang berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas, keterbatasan pengawasan, serta tingginya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan overcrowding. Faktor penyebabnya meliputi meningkatnya angka kriminalitas, belum optimalnya program reintegrasi sosial, overstaying, dan keterbatasan kapasitas hunian. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pihak Lapas menerapkan strategi berupa penguatan pengamanan, optimalisasi program pembinaan, peningkatan pengawasan, serta kerja sama lintas sektoral dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan dukungan pemerintah melalui peningkatan kapasitas hunian, penambahan sumber daya manusia, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta penguatan koordinasi lintas sektoral guna menciptakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban yang lebih efektif di tengah kondisi overcrowding.

Declarations

Publisher's Note

Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Bibliographic Information

Verify authenticity via CrossMark

Cite this article as:

Cahya Mentari, I. M. ., Rozi, M. M., & Mulyana, A. (2026). IMPLIKASI KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI OVERCROWING DALAM STRATEGI PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIANJUR. GEVANGENEN Jurnal Pemasyarakatan, 2(2), 076–087. Diambil dari https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangenen/article/view/732
  • Submitted
    19 June 2026
  • Revised
    16 November 2026
  • Accepted
    Not available
  • Published
    17 November 2026