Vol. 7 No. 3 (2021): Desember
- Journal Details
-
- Format
- Journal
- eISSN
- 2620-9837
- Publish Date
- 28/12/2021
- Languages
- English
Open Access
The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System
Authors
Abstract
Abstract: The problems studied in this thesis are regarding legal policy from the point of view of the prevailing regulations in indonesia, especially those relating to the fulfillment of constitutional rights. Employment social security for workers and the urgency of fulfillment of social security rights for workers of vulnerable groups who are unable to pay contributions. The research method used is juridical-normative research using an approach that synchronizes the applicable legal provisions in the legal protection of norms or other legal regulations with their relation to the application of legal regulations in practice in the field. The result of the study is that there is a conflict between article 14 paragraph (1) of uu. No. 40 of 2004 concerning the national social security system and the mandate of the 1945 constitution. Social security only targets workers who are wage earners and those who are able to pay contributions, but vulnerable workers are not protected under the social security.
Keywords: Urgency; social security; vulnerable workers.
References
Books
Mustafa, Bachsan. 1982, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014, Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Jakarta.
Kertonegoro, Sentanoe.1997, Reformasi Jaminan Sosial , YTKI, Jakarta.
Thabrany, Hasbullah.2005, Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN, Makalah dalam The World Health Report, Geneva.
Palguna, I Dewa Gede.2013, Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint): Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika Jakarta.
Retnaningsih, Hartini. 2017, Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen,Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta.
Sumber Internet (Media Online)
http://www.jkn.kemkes.go.id/detailfaq.php?id=9
https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/
Peraturan Perundang-undangan
UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
UU No 11 Tahun 2021 tentang Ciptaker
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menjelaskan pengertian Jaminan Hari Tua (JHT)
Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menjelaskan pengertian Jaminan Kematian (JKM)