Keywords:

Responsibility, Court, Deed Lawsuit, PPAT receiving protocol
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2620-9837
Publish Date
23/12/2022
Languages
English
access type Open Access

TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh)

Authors

Page range: 329-340

Abstract

This study aims to find out and analyze the Responsibilities of the PPAT Recipient of the Protocol to the Protocol Deed he kept which was sued in court. The type of research used is empirical normative legal research, namely research conducted through literature studies that refer to theories and laws, and regulations regarding the responsibilities of the PPAT receiving the protocol for the protocol received. This research is also supported by field research conducted directly by the author by interviewing respondents and informants to obtain primary data. This study has the conclusion, the transfer of the PPAT protocol from the PPAT giving the protocol to the PPAT receiving the protocol results in a transfer of responsibility for the deed. The transfer of responsibility is only limited to the security and confidentiality of the deed. The PPAT receiving the protocol cannot be materially responsible for the legal events contained in the deed. The PPAT receiving the protocol can be held accountable if the protocol it keeps is damaged or lost so that it cannot be used as evidence in court.

References

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2001, Etika Profesi Hukum, Cetakan Pertama, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Habib Adjie, 2013, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris, Rafika Aditama, Bandung.

O.P. Simorangkir, 1998, Etika Jabatan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Raisul Mutaqien, 2006, Teori Hukum Murni, PT. Nuansa & Nusamedia, Bandung.

Samsaimun, 2018, Peraturan Jabatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

How to Cite

Amalia Sholikhah, & Sulastriyono. (2022). TANGGUNG JAWAB PPAT PENERIMA PROTOKOL TERHADAP AKTA PPAT PEMBERI PROTOKOL YANG DIGUGAT DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 34/Pdt.G./2018/PN. Skh). Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 8(3), 329–340. https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.162